cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Social Sciences
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)" : 8 Documents clear
Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kasus Pelayanan IMB pada KPTSA Kabupaten Bone) Rabina Yunus
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.397 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.28

Abstract

Measuring the quality of public services in the Building Permit in the one-stop services office of Bone Regency, using indicators of the ability of the apparatus, system services and influential factor in the service of Building permit. The data was collected through interviews, observation and documentation, as a way to know the description of the organizational structure, education and training, ability to work completion on schedule, the convenience in obtaining services, clarity of information, security and protection services to consumers in the Office of One-Stop Services (KPTSA) of Bone Regency. The factors that affect the public service of Building Permit (IMB), among others; timeliness, ease of filing, the accuracy of service, the cost of service. Factor is a barometer of the consumer or the use of the service, so whether or not the services provided by the government back to the things mentioned above. In the public service should further develop the quality of human resources and democratization, leadership model must shift from power to the approach of expertise (from macho to maestro) and democratic in spirit, close to the subordinates and apply humanistic model of bureaucracy is putting a human in its proportions.Mengukur kualitas pelayanan publik dalam Izin Bangunan di kantor pelayanan satu atap Kabupaten Bone, dengan menggunakan indikator kemampuan aparatur, sistem layanan dan faktor yang berpengaruh dalam pelayanan Membangun izin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai cara untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, pendidikan dan pelatihan, kemampuan untuk bekerja selesai sesuai jadwal, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, kejelasan layanan informasi, keamanan dan perlindungan kepada konsumen di Kantor Pelayanan Satu Atap (KPTSA) Kabupaten Bone. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelayanan publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB), antara lain; ketepatan waktu, kemudahan pengajuan, akurasi pelayanan, biaya pelayanan. Faktor adalah barometer konsumen atau penggunaan layanan, sehingga apakah layanan yang diberikan oleh pemerintah kembali ke hal-hal tersebut di atas. Dalam layanan publik lebih lanjut harus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan demokratisasi, model kepemimpinan harus bergeser dari kekuasaan ke pendekatan keahlian (dari macho untuk maestro) dan berjiwa demokratis, dekat dengan bawahan dan menerapkan model birokrasi humanistik adalah meletakkan manusia dalam proporsinya.
Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik Fatmawati Fatmawati
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.572 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.23

Abstract

Public services in recent years become a central issue has forced all parties, both state and public institutions to perform again in its implementation regulations. Although the provision of public services is an obligation that must be done by the government as the organizer of the state. However, the obligation to provide such services are still not able to give satisfaction to the user community. To realize good governance requires the synergistic partnership between agencies both within and outside the government bureaucracy. The agencies include the private sector and civil society. Partnerships must be built in an environment that is transparent, which is built with good communication, especially in any decision-making. This meant that the policies are formulated to meet the expectations of society. Thus, the partnership between government, communities and businesses are expected to promote the establishment of governance, development and public services more democratic and more professional.Pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral telah memaksa semua pihak, baik negara dan lembaga publik untuk tampil lagi dalam peraturan pelaksanaannya. Meskipun pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut masih belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemitraan sinergis antara lembaga baik di dalam dan di luar birokrasi pemerintah. Badan-badan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan harus dibangun dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun dengan komunikasi yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan bisnis diharapkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan publik yang lebih demokratis dan lebih profesional.
Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance : Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik ? Zainuddin Mustapa
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.486 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.29

Abstract

The government will continue to strive to make efforts to reform the bureaucracy, as an integral part of improving government management and enhance the dignity of the government in the eyes of the international community and the world. However, increasingly based on that, the reform is not easy, because he did not take place in a vacuum chamber. Bureaucratic reforms face cultural constraints, structural and even mental constraints of bureaucracy, in addition to technical constraints. The problems are now required is a renewed commitment of the leaders or officials at central and local levels to continue to push reforms through e-government bureaucracy. Important conclusions can be drawn from this study is that e-government is implemented seriously and consistently will greatly support the transparency of public services. What also must be understood by government officials is that the use of e-government still requires consistent monitoring systems. In addition to extensive knowledge of information technology, e-government must also be supported by good integrity among policy makers and pelaksannya. Teknoogi information does make many things easier and more efficient.Pemerintah akan terus berusaha melakukan upaya untuk mereformasi birokrasi, sebagai bagian integral untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan meningkatkan martabat pemerintah di mata masyarakat internasional dan dunia. Namun, semakin berdasarkan itu, reformasi tidak mudah, karena ia tidak terjadi dalam ruang vakum. Reformasi birokrasi menghadapi kendala budaya, hambatan struktural dan bahkan mental birokrasi, di samping kendala teknis. Masalah sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen baru dari para pemimpin atau pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk terus mendorong reformasi melalui e-government birokrasi. Kesimpulan penting yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa e-government dilaksanakan dengan serius dan konsisten akan sangat mendukung transparansi pelayanan publik. Yang juga harus dipahami oleh pejabat pemerintah adalah bahwa penggunaan e-government masih memerlukan sistem monitoring rutin. Selain pengetahuan luas tentang teknologi informasi, e-government juga harus didukung oleh integritas yang baik di antara pembuat kebijakan dan pelaksannya. Informasi teknoogi tidak membuat banyak hal lebih mudah dan lebih efisien.
Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Jaelan Usman
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.911 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.24

Abstract

Professional management of public services should be more goal-oriented paradigm of governance that is based on a new management approach, both theoretically and practically. Simultaneously, a paradigm of governance goal is expected to eliminate practices that Weberian bureaucracy is negative as hierarkhikal bureaucratic structures that result in operating cost is more expensive (high cost economy) than the benefits gained, the prevalence of red tape, lack of initiative and creativity of the apparatus, the growth of culture mediokratis (as opposed to meritocratic culture) and in-efficiency. Therefore, institutions of public service can be done by government and non-governmental organizations. If the government, the organization of government bureaucracy is the forefront of the organization (street level bureaucracy) related to public service. If the non-government, then shaped the organization of political parties, religious organizations, nongovernmental organizations and civil society organizations to another. Anyone pelayanananya institutional forms, the most important thing is how to provide assistance and facilities to the community in order to meet the needs and interests.Manajemen profesional pelayanan publik harus lebih berorientasi pada tujuan paradigma pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan manajemen baru, baik secara teori maupun praktis. Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan praktek bahwa birokrasi Weberian adalah negatif seperti struktur birokrasi hierarkhikal yang menghasilkan biaya operasional lebih mahal (ekonomi biaya tinggi) daripada manfaat yang diperoleh, prevalensi birokrasi, kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan mediokratis budaya (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah adalah garis depan organisasi (jalan birokrasi tingkat) terkait dengan pelayanan publik. Jika non-pemerintah, kemudian membentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Siapapun pelayanananya bentuk kelembagaan, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.
Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan Muhammad Basri
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.277 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.25

Abstract

Educational services in schools is part of the community and the public school. Service quality is a product and or services in accordance with established quality standards and customer satisfaction. Quality in education include the quality of input, process, output, and outcome. Input-grade education when it is ready to proceed otherwise. The process of quality education to create an atmosphere where learning is active, innovative, creative, effective, dan fun. Output otherwise qualified if the learning outcomes of academic and non academic students achieving at least equal to the minimum completeness criteria specified. Outcome graduates expressed significantly faster when absorbed in the world of work, fair wages, all parties acknowledge and satisfied with the intelligence, skill, personality. Government's efforts to service and quality of education is the use of School-Based Management (SBM) is accompanied by the determination of output criteria, processes, and educational input at school. Expected Output school student achievement / school both academic and non academic generated meets the specified criteria. (2) process, ie, among others: the effectiveness of teaching and learning process, schools have the teamwork of a compact, intelligent and dynamic, the school has the authority (autonomy), school evaluation and continuous improvement, (3) input, ie, among other : the school has: policies, goals, and quality objectives are clear, available resources, feasible, and highly dedicated.Pelayanan pendidikan di sekolah adalah bagian dari masyarakat dan sekolah umum. Kualitas layanan adalah produk dan atau jasa sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dan kepuasan pelanggan. Kualitas dalam pendidikan termasuk kualitas input, proses, output, dan hasil. Input-kelas pendidikan bila sudah siap untuk melanjutkan sebaliknya. Proses pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan suasana di mana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan Dan. Keluaran dinyatakan memenuhi syarat jika hasil belajar siswa akademik dan non akademik mencapai paling tidak sama dengan kriteria kelengkapan minimal yang ditetapkan. Lulusan Hasil mengungkapkan secara signifikan lebih cepat ketika diserap di dunia kerja, upah yang adil, semua pihak mengakui dan puas dengan, keterampilan kepribadian kecerdasan,. Upaya Pemerintah untuk pelayanan dan kualitas pendidikan adalah penggunaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disertai dengan penentuan kriteria output, proses, dan input pendidikan di sekolah. Keluaran sekolah diharapkan prestasi siswa / sekolah dihasilkan akademik baik akademis dan non memenuhi kriteria yang ditentukan. (2) proses, yaitu, antara lain: efektivitas proses belajar mengajar, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan (otonomi), evaluasi sekolah dan perbaikan terus-menerus, (3) input, yaitu, antara lain: sekolah memiliki: kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia, layak, dan berdedikasi tinggi.
Reformasi Pelayanan Publik Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Muhammad Idris
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.651 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.26

Abstract

In reformation era, as now, the implementation of the development of specific public services in the service of Building Permit (IMB), it is time to use the principles of quality management-oriented activities to improve and enhance public service delivery is increasingly competitive, and in anticipation of increased globalization and the need received international recognition for quality and process of public service. Public service management system is required with respect to the development of globalization so that the demand for minimum service standards can be actualized in order to improve public services. Thus, the behavior of the bureaucracy in the service delivery of licensing services, local authorities have time to do a public service reformminimum quality standards in public service. Reforms intended primarily; institutional model to a one-stop service, publish a minimum service standards, increase surveillance, patterns of human resource development personnel, and public participation.Di era reformasi seperti sekarang ini, pelaksanaan pengembangan layanan publik tertentu dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sekarang saatnya untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutu yang berorientasi kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin kompetitif, dan untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi dan kebutuhan mendapatkan pengakuan internasional untuk kualitas dan proses pelayanan publik. Layanan sistem manajemen publik diperlukan sehubungan dengan perkembangan globalisasi sehingga permintaan untuk standar pelayanan minimum dapat diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, perilaku birokrasi dalam pelayanan jasa perizinan, pemerintah daerah memiliki waktu untuk melakukan standar pelayanan publik minimal reformasi kualitas dalam pelayanan publik. Reformasi dimaksudkan terutama; model kelembagaan ke layanan satu atap, menerbitkan standar pelayanan minimum, peningkatan pengawasan, pola personil pengembangan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.
Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Muhammadiah Muhammadiah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.171 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.27

Abstract

System of government with good governance paradigm is intended to further promote the involvement of all stakeholders in governance. In practical terms, the challenge of good governance paradigm will be faced with the demands of society in improving the quality of public services. Public service practices that are conducive to stimulating real and public participation to further improve the implementation of good governance. so many public service activities that feel a lack of good public service, so that all parties are less optimistic about the realization of good governance in Indonesia. A country with a high heterogeneity conditions in a variety of things such as ethnic, cultural, geographical, religious, and socio-economic development level, is a considerable potential as a source of conflict, and can lead to national disintegration. Development of civil society requires a public space (public sphere) in which every citizen could freely and independently express opinions about various social problems. Transparency of information and public service is fundamental in the governance demands that the principle of good governance, in which required the disclosure of information as one of the implementation requirements of public accountability.Sistem pemerintahan dengan paradigma pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk lebih mempromosikan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dalam istilah praktis, tantangan paradigma pemerintahan yang baik akan dihadapkan dengan tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik praktek-praktek yang kondusif untuk merangsang partisipasi yang nyata dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. begitu banyak kegiatan pelayanan publik yang merasa kurangnya layanan publik yang baik, sehingga semua pihak yang kurang optimis tentang realisasi pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebuah negara dengan kondisi heterogenitas yang tinggi dalam berbagai hal seperti tingkat perkembangan etnis, budaya, geografis, agama, dan sosial-ekonomi, adalah potensi besar sebagai sumber konflik, dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Pengembangan masyarakat sipil membutuhkan ruang publik (ruang publik) di mana setiap warga negara bisa secara bebas dan mandiri mengekspresikan pendapat tentang berbagai masalah sosial. Transparansi informasi dan pelayanan publik adalah fundamental dalam tuntutan pemerintahan yang prinsip pemerintahan yang baik, di mana diperlukan keterbukaan informasi sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan akuntabilitas publik.
Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik Abdul Mahsyar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.943 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.22

Abstract

Public always demanded quality public services from the bureaucrats, even though these demands are not in line with expectations because the empirically public services that occurred during this still characterized by such things asconvoluted, slow, expensive, exhausting, uncertainty. Under such circumstances occur because people are still positioned as the party to “serve” is not being served. If considered public service issues in Indonesia, the main problems of public service today is associated with improved quality of service itself. According to Albrecht and Zemke (1990) the quality of public services is the result of interaction of various aspects, the system of care, human resources service provider, strategy, and customers. While Mohammad (2003) states that quality service is dependent on aspects such as how the pattern of its implementation, support human resources, and institutional management . New Perspectives for Public Service and Good Governance is considered most appropriate for the conditions present in addressing issues of public services in Indonesia, using a model like the model citizen’s charter, model KYC (Know Your Customer), and m-Government model.Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan,. Dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" tidak dilayani. Jika dianggap isu-isu pelayanan publik di Indonesia, masalah utama dari pelayanan publik saat ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tergantung pada aspek- aspek seperti bagaimana pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti piagam warga teladan, model KYC (Know Your Customer), dan m-Government model.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) in progress Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue